RUU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Secara umum, materi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik dan pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang. Pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik mengacu pada beberapa instrumen internasional, seperti UNCITRAL Model Law on eCommerce dan UNCITRAL Model Law on eSignature. Bagian ini dimaksudkan untuk mengakomodir kebutuhan para pelaku bisnis di internet dan masyarakat umumnya guna mendapatkan kepastian hukum dalam melakukan transaksi elektronik. Beberapa materi yang diatur, antara lain:

1.pengakuan informasi/dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah (Pasal 5 & Pasal 6 UU ITE);

2.tanda tangan elektronik (Pasal 11 & Pasal 12 UU ITE);

3.penyelenggaraan sertifikasi elektronik (certification authority, Pasal 13 & Pasal 14 UU ITE);

4.penyelenggaraan sistem elektronik (Pasal 15 & Pasal 16 UU ITE);

Beberapa materi perbuatan yang dilarang (cybercrimes) yang diatur dalam UU ITE, antara lain:

1.konten ilegal, yang terdiri dari, antara lain: kesusilaan, perjudian, penghinaan/pencemaran nama baik, pengancaman dan pemerasan (Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 UU ITE);

2.akses ilegal (Pasal 30);

3.intersepsi ilegal (Pasal 31);

4.gangguan terhadap data (data interference, Pasal 32 UU ITE);

5.gangguan terhadap sistem (system interference, Pasal 33 UU ITE);

6.penyalahgunaan alat dan perangkat (misuse of device, Pasal 34 UU ITE);

Penyusunan materi UUITE tidak terlepas dari dua naskah akademis yang disusun oleh dua institusi pendidikan yakni Unpad dan UI. Tim Unpad ditunjuk oleh Departemen Komunikasi dan Informasi sedangkan Tim UI oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Pada penyusunannya, Tim Unpad bekerjasama dengan para pakar di ITB yang kemudian menamai naskah akademisnya dengan RUU Pemanfaatan Teknologi Informasi (RUU PTI). Sedangkan tim UI menamai naskah akademisnya dengan RUU Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik.

Kedua naskah akademis tersebut pada akhirnya digabung dan disesuaikan kembali oleh tim yang dipimpin Prof. Ahmad M Ramli SH (atas nama pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono), sehingga namanya menjadi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana disahkan oleh DPR.

Perkembangan internet dengan berbagai macam media social sebagai wadah manusia utuk bersosialasasi sudah sepantasnya diiringi dengan pertaruran untuk membatasi pengguna supaya menjaga etika dalam berkomunikasi. Kebebasan berkomunikasi bukan serta merta kita bebas menghina orang lain. Harus ada data dan bukti yg jelas jika memang ingin menjudge seseorang buruk atau tidak dalam tulisan kita di dunia maya. Kasus prita adalah contoh bagaimana UU ITE menjadi preseden buruk bagi kebebasan berkomunikasi akan tetapi sah bersalah di mata hukum. Saya sendiri sebagai pengguna internet juga mendukung UU ITE ini karena maraknya kebebasan yang kebabalsan dari pengguna media social yg asal mengemukakan pendapat tanpa memikirkan efek dari pendapatnya tersebut.

http://id.wikipedia.org/wiki/Undang-undang_Informasi_dan_Transaksi_Elektronik